BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)


Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1998 adalah suatu Badan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas pokok dari BAPEK adalah :

1. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina  golongan ruang IV/b kebawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Read the rest of this entry

RPP PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS 2010


RPP ini memperlihatkan konsistensi Pemerintah terhadap janjinya di PP 43 Tahun 2007 dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi

Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.

Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai seluruhnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara. Read the rest of this entry

PENDATAAN TENAGA HONORER JILID DUA


Ada kabar gembira bagi tenaga honorer. Akan ada pendataan tenaga honorer jilid dua

Pengangkatan Tenaga Honorer yang seharusnya tuntas pada tahun 2009, secara nasional masih menyisakan banyak permasalahan baik karena tercecer, mekanisme, maupun kecurangan.

Dalan pengangkatan TH Jilid I  terdapat 920.702 TH yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 898.907 orang yang memenuhi kriteria PP 48 Th 2005 dan PP 43 Th 2007 dari jumlah tersebut ada 818.521 orang yang sudah ditetapkan Nomor Identitas Penagawai (NIP)-nya sisanya dalam proses penyelesaian karena menunggu kelangkapan administrasi, demikian penjelasan Edy Topo Ashari (Kepala BKN) dalam penjelasan sewaktu Komisi II DPR RI berkunjung ka Kantor BKN.tanggal 18 Maret 20210 Read the rest of this entry

PENGANGKATAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS


Sebagaimana diketahui bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, antara lain serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu ) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.

Permasalahannya apa bila benar-benar tidak terdapat PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang PNS atau pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas, dengan ketentuan :

  1. Pengangkatan Pelaksanan Tugas cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang definitif;.
  2. Pelaksana Tugas Tidak perlu dilantik/disumpah;
  3. Tidak diberikan tunjangan jabtan struktural;
  4. Tidak boleh menyebabkan ybs dibebaskan da jabatan ddan jabatan struktural yang eselonnya sama/setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya
  5. PNS dapat diangkat sebagai Pelaksanan Tuagas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi dilingkungan kerjanya
  6. PNS yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai pelaksana tugas dalam jabatan struktural eselon IV
  7. Tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya

Sumber:

1.  Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 Tanggal 10 Desember 2001

2. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No.    13 Tahun 2002

Tulisan terkait

  1. Meminta Jabatan
  2. Pengangkatan dalam jabatan struktural
  3. Belajar memperhatikan kepentingan orang lain

PNS DIBERHENTIKAN PUNYA HAK ATAS NILAI TUNAI IURAN PENSIUN


Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No 71/KMK.02/2008 tanggal 8 Mei 2008, PNS yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang diberhentikan dengan hormat, maupun tidak dengan hormat akan dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransinya.

Sungguh ironis, jika rumusan besaran tunjangan hari tua sudah beberapa kali diubah namun pengembalian tunai iuran pensiun baru dilakukan. Secara yuridis, Keputusan Menteri Keuangan No, 45/KMK013/1992 tentang Persyarakatan dan besarnya Tunjangan Hari Tua Bagi PNS telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK 06/2002 tanggal 19 Nopember 2002. Keputusan itu mulai berlaku surut tanggal 1 Januari 2001. Kemudian ketentuan tersebut diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No 500/KMK06/2004 tanggal 9 Desember 2004 yang berlaku surut 1 Januari 2003

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS dinyatakan antara lain. PNS wajib membayar iuran 10% dari penghasilan sebulan (Gaji pokok ditambah tunjangan keluarga) Iuran dimaksud diperuntukkan : 4,75% untuk pensiun;3,25% untuk THT; dan 2% untuk asuransi kesehatan.

Pegawai yang berhak atas pengembalian nilai tunai tersebut adalah PNS Pusat dan PNS Daerah termasuk CPNS, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan dan Kepolisian RI, yang berhenti mulai 1 Februari 1975 atau sekurang-kurangnya 1(satu) Bulan.

Bagi PNS yang diberhentikan tanpa hak pensiun sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan RI No 71/KMK.02/2008, diberikan nilai tunai dimaksud, ditambah hasil pengembangan sebesar 9% pertahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dibehentikan sampai ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Besarnya pengembalian nilai tunai iuran pensiun sekurang-kurangnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Read the rest of this entry