TAHAPAN PENYELESAIAN TERHADAP PNS YANG DISANGKA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PIDANA

Banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh pengelola kepegawaian salah satunya seperti permasalahan dibawah ini :
Seorang PNS disangka telah melakukan pelanggaran pidana berupa penipuan sehingga untuk mempermudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara. Berdasarkan hal tersebut PNS dimaksud di berhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sambil menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perkembangan selanjutnya pemeriksaan yang dilaku-kan oleh pejabat yang berwajib sudah dianggap selesai, dan Berita Hasil Pemeriksaan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sambil menunggu proses pengadilan PNS tersebut dikeluarkan dari tahanan dan statusnya menjadi tahanan luar. Permasalahan yang terjadi adalah Apakah PNS tersebut tetap diberhentikan sementara atau pemberhentian sementaranya dicabut dan dipekerjakan kembali sambil menunggu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PENYELESAIAN
Menurut Pasal 7 ayat (1) PP 4 Tahun 1966 dinyatakan bahwa jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.. Sedangkan dalam ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa jika sesudah pemeriksaan pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan pemberhentian. Sedangkan bagi pegawai yang dikeluarkan dari tahanan sementara karena sudah selesai diperiksa oleh pihak yang berwajib dan belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak diatur secara tegas dalam peraturan tersebut, apakah yang bersangkutan tetap diberhentikan sementara atau pemberhentian sementaranya dicabut dan dipekerjakan kembali.
Untuk memecahkan kasus tersebut perlu diketahui Filosofi dari ketentuan yang berlaku dalam PP 4 Tahun 1966 yaitu PNS yang dikenakan tahanan sementara berarti tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Agar ada alasan pembenar dan tidak dianggap meninggalkan tugas secara tidak syah, maka perlu diberhentikan sementara.terhitung mulai dikenakan tahanan sementara.. Mengacu pada hal tersebut apabila yang bersangkutan sudah tidak dikenakan tahanan sementara karena pihak yang berwajib menganggap bahwa pemeriksaan sudah dianggap cukup dan kepadanya hanya dikenakan tahan kota, maka yang bersangkutan dianggap dapat melaksanakan tugas kembali sambil menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dapat dilakukan apabila keputusan pemberhentian sementara harus dicabut dan yang bersangkutan diangkat kembali pada jabatan semula. Dengan demikian terhitung mulai tanggal pegawai tersebut bekerja kembali kepadanya diberikan gaji penuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagian gaji dan tunjangan-tunjangan baru dapat diberikan setelah ada keputusan pengadilan yang menyatakan pegawai tersebut tidak bersalah. Apabila pengadilan menyatakan bahwa pegawai tersebut bersalah, maka bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
ARGUMEN :
a. Apabila keputusan pemberhentian sementaranya tidak dicabut sedangkan pegawai tersebut sudah tidak dikenakan tahanan sementara, maka yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas kembali, sementara itu negara harus menggaji pegawai tersebut selama belum ada keputusan dari pengadilan. Artinya negara merasa dirugikan karena menggaji pegawai yang tidak berkerja. Hal ini akan berbeda apabila keputusan pemberhentian sementaranya dicabut maka yang bersangkutan wajib masuk kembali dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Dari aspek hukum, apabila belum ada keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pegawai tersebut belum dinyatakan bersalah (asas praduga tak bersalah). Dengan demi-kian hak-hak kepegawaian pegawai tersebut harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Posted on 28 Januari 2010, in kepegawaian and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: